Jatim Media Duta, - Para siswa memperlihatkan kekecewaan mereka dalam kegiatan demo yang dilakukan di halaman sekolah.
Siswa SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi itu menggelar aksi.
Berbagai tulisan dipajang bernada sindiran terhadap kepala sekolah dan pihak majamen sekolah.
Dugaan pungutan liar memang tengah terjadi di SMAN 9 Tambun Selatan.
Para siswa ramai-ramai meminta penjelasan pihak sekolah terkait larinya uang yang sudah mereka bayarkan ke sekolah.
Ratusan pelajar kelas X dan XI SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggelar aksi damai di halaman sekolah mereka pada Selasa (3/6/2025).
Demo tersebut menyasar kepala SMAN 9 Tambun Selatan.
Mereka menyoroti praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan, seperti pembangunan gedung sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan mushala.
Seorang pelajar kelas XI berinisial RP mengaku telah dimintai sejumlah uang berkedok biaya akademik dan non-akademik sejak masuk pada 2023.
"Katanya untuk gedung. Tapi sampai sekarang masih gini-gini aja. Orangtua saya sudah bayar setiap tahun Rp 500.000," kata RP di lokasi, Selasa.
Menurut para murid, biaya pembangunan gedung tersebut disalurkan sekali dalam setahun dengan nominal tak dibatasi besarannya.
Sementara, untuk pengadaan alat pendingin ruangan mushala, setiap kelas diminta menyumbang Rp 20.000 per hari.
Namun, hingga kini, fasilitas yang dijanjikan dari penarikan sumbangan itu disebut tak kunjung terealisasi.
Selain mempertanyakan kejelasan pembangunan gedung, pelajar juga meminta kejelasan mengenai fasilitas usaha kesehatan sekolah (UKS).
Fasilitas UKS di sekolah itu disebut hanya berupa meja tanpa kursi dan kasur.
Menurut RP, para pengurus UKS bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat apabila ada pelajar yang memerlukan perawatan.
Sementara, pembelian obat dari uang saku para pelajar tak diganti pihak sekolah.
"Itu pakai dana uang pribadi, misalkan saya ataupun teman-teman yang lain. Kalau ada uang sendiri saya, pakai uang saya dulu. Tidak diganti," ungkap RP.
Selain itu, para murid juga mengungkap dugaan pemaksaan tanda tangan kehadiran siswa di sejumlah kegiatan internal sekolah.
"Kami mencari kejelasan tentang adanya tanda tangan itu. Kita diminta tanda tangan yang kita sendiri enggak tau kejelasannya apa, begitu," ucap seorang pelajar kelas XI yang enggan disebutkan namanya berinisial H.
H mencurigai dugaan pemaksaan tanda tangan tersebut memiliki maksud tertentu, mengingat kegiatan seperti buka puasa bersama, pesantren kilat, dan perlombaan sudah dilaksanakan jauh sebelum pihak sekolah meminta tanda tangan.
Meski sudah memberikan tanda tangan sekalipun, para murid mengaku tak mendapat snack dalam beberapa kegiatan itu.
"Padahal kami waktu itu enggak menerima snack itu. Toh kalau mereka minta tanda tangan untuk daftar hadir, waktu hari H kami sudah dimintai daftar hadir," ucap H.
Hal ini menambah kecurigaan para murid terhadap transparansi pengelolaan kegiatan di sekolah.
Menanggapi ini, Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadhan mengakui pihaknya meminta sumbangan dana pembangunan sekolah.
Ia mengeklaim dana sumbangan tersebut digunakan untuk kegiatan akademik dan non-akademik, salah satunya terkait pembangunan gedung sekolah.
"Memang ada sumbangan akademik dan non-akademik. Tapi itu sifatnya tidak wajib bagi siapa saja yang ingin menyumbang," kata Sahri.
Sahri menyebut, dana sumbangan itu sudah sesuai kesepakatan.
Namun, ia tak menjelaskan pihak-pihak yang membuat kesepakatan.
Ia juga mengeklaim bahwa dana sumbangan tersebut tidak dibatasi besarannya.
"Kita tidak pernah membatasi dalam satu tahun ini sekian. Jadi kesanggupan orangtua saja begitu," jelas dia.
Menyusul protes para siswa, Sahri mengatakan, persoalan dana sumbangan ini menjadi pembelajaran internal sekolah.
Sahri berjanji pihak sekolah akan mengevaluasi kegiatan permintaan dana sumbangan tersebut.
"Dengan ini mungkin menjadi bagian dari evaluasi kami untuk ke depan," imbuhnya.
Sementara, terkait permintaan tanda tangan yang dipersoalkan para siswa, Sahri mengatakan, tanda tangan itu dibutuhkan sebagai tanda kehadiran kegiatan buka bersama pada Ramadhan 2025.
Dia mengakui, pihak tata usaha sekolah meminta tanda tangan kehadiran siswa baru-baru ini lantaran perlu memperbaiki surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.
"Sehingga anak-anak merasa apa yang ditandatangani itu tidak berdasarkan fakta di lapangan," ungkap Sahri.
Ia juga menegaskan, panitia telah memberikan snack kepada semua peserta yang hadir dalam kegiatan buka bersama.
"Kami dari pihak sekolah sudah mengakomodasi itu. Ada dokumen, kemudian ada realisasi pelaksanaannya. Sehingga tidak tahu dari mana sumber permasalahan ini muncul kembali," tambahnya.(Ignatia)
Posting Komentar untuk "Kepala Sekolah Melakukan Pungutan Liar Berkedok Sumbangan"