Bongkar Dugaan Korupsi Bukanya Apresiasi Justru Malahan Dapat Mutasi

Di tengah riuh janji pemberantasan korupsi, Aipda Vicky Katiandagho justru tersingkir dari panggung: .

Seorang aparat yang tengah membongkar dugaan praktik korupsi di Minahasa, kasus yang disebut-sebut menyeret tokoh-tokoh berpengaruh, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit, dimutasi tanpa penjelasan yang gamblang.

Bukan sekadar rotasi jabatan biasa. Ini terjadi saat penyidikan sedang berjalan. Saat saksi-saksi telah diperiksa. Saat dokumen-dokumen penting mulai mengarah pada titik terang.

Bahkan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Utara telah dilakukan untuk menghitung potensi kerugian negara.

Namun, di momen krusial itu, langkahnya dihentikan.

Dari Polres Minahasa, ia dipindahkan ke Polres Kepulauan Talaud, wilayah yang sangat jauh. Jarak yang bukan hanya geografis, tetapi juga menjauhkan dari kasus yang tengah ia bongkar.

Aipda Vicky tidak diam. Ia bersuara. Ia mengirimkan surat langsung kepada Listyo Sigit Prabowo, meminta kejelasan, meminta keadilan, meminta agar mutasi itu ditinjau ulang. Ia ingin satu hal sederhana: menuntaskan penyidikan yang telah ia mulai.

Namun jawaban tak kunjung datang.Dan akhirnya, pilihan itu diambil.

Mengundurkan diri.

Sebuah langkah yang bukan sekadar keputusan pribadi, tetapi juga sinyal keras, bahwa ada sesuatu yang tak berjalan semestinya.

Ketika seorang penyidik memilih mundur daripada meninggalkan kebenaran yang belum tuntas, publik patut bertanya:

Ada apa di balik mutasi ini?

Siapa yang merasa terancam?

Mengapa upaya membongkar korupsi justru berujung pada penyingkiran?

Kisah ini bukan hanya tentang satu polisi. Ini tentang sistem. Tentang keberanian yang berhadapan dengan kekuasaan. Tentang pertarungan sunyi antara integritas dan tekanan.

Dan kini, Aipda Vicky Katiandagho telah pergi dari institusi.